Korban Tsunami Pinjamkan Perahu Secara Gratis untuk Relawan

Padang - Ketersediaan perahu merupakan salah satu masalah yang dihadapi relawan di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar) dalam upayanya mendistribusikan bantuan ke korban bencana. Selain sewa yang mahal, perahunya juga tidak banyak. 

Di tengah kesulitan itu, salah satu korban tsunami justru meminjamkan perahunya secara gratis.

Adalah Edi Roma, korban yang selamat dari bencana tsunami yang meminjamkan perahu secara gratis itu. Nelayan dari Sikakap ini, semula menyewakan perahunya kepada sejumlah kelompok relawan. Namun beberapa hari lalu perahunya mengalami retak dihantam ombak, sehingga perahunya tidak bisa beroperasi sama sekali. 

Biaya perbaikan mahal, sementara bantuan biaya perbaikan tidak diperoleh dari kelompok relawan yang diangkut tersebut.

Dalam situasi itu, Al Azhar Peduli Ummat (APU) yang membuat posko di Sikakap, kemudian membantu biaya perbaikan. Menurut Koordinator Lapangan Al Azhar Peduli Ummat, Rahmatullah Sidik, pihaknya membantu perbaikan perahu itu karena prihatin dengan kondisi Edi.

"Apalagi semua perahu sangat dibutuhkan dalam situasi seperti sekarang. Satu perahu yang tidak difungsikan, berarti memperkecil peluang korban tsunami untuk mendapat bantuan," kata Rahmatullah melalui jaringan telepon dari Mentawai.

Setelah kapal selesai diperbaiki, Edi kemudian menawarkan agar perahunya dipergunakan untuk mendistribusikan bantuan hingga sebulan ke depan. Bukan dengan cara sewa, tetapi gratis. Tidak perlu membayar sama sekali, cukup tanggung sendiri Bahan Bakar Minyak (BBM)-nya.

"Saya infakkan perahu ini karena tidak punya yang lain untuk membantu saudara-saudara saya yang terkena bencana alam. Semoga jadi tabungan di akhirat bagi saya," tukas Edi sebagaimana disampaikan Rahmatullah.

Perahu itulah yang pada hari ini dipergunakan Rahmatullah dan kawan-kawan untuk mendistribusikan bantuan pada hari ini kepada korban tsunami yang berada di sekitar Sikakap. Rencananya besok pagi, mereka akan menggunakan perahu yang punya daya angkut 10 ton itu untuk membawa bantuan ke Pasapuat.

"Pinjaman perahu ini seperti dapat setetes air di Padang Sahara. Sangat dibutuhkan, dan bisa dipinjam secara gratis. Padahal sewa kapal di sini cukup mahal, sekitar Rp 1 juta per hari dan sulit diperoleh," kata Rahmatullah.

Tentu saja, kata Rahmatullah, kapal pinjaman itu tidak hanya mereka yang akan mempergunakannya. Relawan-relawan lain yang membutuhkan angkutan laut dapat juga mengggunakan perahu tersebut.



Sumber detik.com

jejaring sosial asli indonesia

Hitungan hari kehari makin marak saja jejaring sosial dari luar negeri membanjiri dunia maya, khususnya masyarakat Indonesia yang menjadi pasar terbesar sebagai predikat pengguna jejaring sosial.

Sebuah kabar yang baik ketika masyarakat Indonesia sudah mulai mengenal dunia maya, bahkan dari desa maupun perkotaan sudah menggunakannya, tetapi kalau hanya sebagai konsumen terbesar tentunya akan menjadi ironis, sebab sebagai bangsa yang besar tidak seharusnya hanya sebagai obyek belaka, tetapi mampu berperan aktif juga sebagai subyek perubahan.

Lahirnya jejaring sosial buatan Indonesia merupakan sesuatu yang di nantikan untuk mampu menunjukkan eksistensi diri, walau tentunya masih banyak kekurangan apabila dibanding sekelas facebook, twitter dan sejenisnya yang sudah punya nama besar di kancah dunia maya, tetapi hadirnya beberapa jejaring sosial Indonesia paling tidak mampu memberi warna dan mampu menunjukkan bahwa anak bangsa juga dapat membuat jejaring sosial walaupun masih banyak kekurangan di sana-sini.

Hadirnya jejaring sosial kiber salah satu warna perkembangan jejaring sosial Indonesia yang saat ini makin marak saja, tetapi team kiber sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan fitur maupun aplikasi didalamnya, sehingga saat ini terus berupaya membangun secara maksimal, agar kedepannya dapat lebih baik.

Keberadaan jejaring sosial kiber merupakan buatan anak bangsa yang saat ini masih terus berproses untuk mengembangkan karya sebaik mungkin.

Tulisan singkat ini kami tutup dengan ucapan terima kasih banyak yang sudah bergabung di jejaring sosial kiber (www.kitaberbagi.com) dan kami juga mengucapkan mohon ma’af apabila belum bisa menampilkan yang lebih baik dari harapan para member jejaring sosial kiber.

Pantaskah DPR mendapatkan Gaji yang BESAR?

Penghasilan dan Fasilitas Anggota DPR-RI ; Seorang anggota DPR bisa mendapatkan honor kunjungan kerja Rp 500 ribu per hari.Apa yang tergambar dalam benak Anda ketika mendengar kata ‘anggota DPR’?Wangi, warga terhormat, berjas dan berbusana mewah, mobil keluaran terbaru, ponsel merek tercanggih, dan makan di hotel atau cafe-cafe mahal. Tak salah memang gambaran tersebut, karena rata-rata gambaran wakil rakyat yang digaji oleh rakyat, tak jauh seperti itu.

Para wakil rakyat harus segera memperbaiki kinerjanya. Tidak lagi bisa sesuka hati bolos rapat, meninggalkan sidang seenaknya. Bagi yang suka bolos, sanksi internal sudah siap menanti. Pimpinan DPR memberlakukan aturan ketat bagi para anggota. Bisa jadi, inilah terobosan baru politisi Senayan dalam mengatasi kemalasan para anggotanya.

Anggota DPR yang mangkir tanpa alasan jelas kini langsung ditangani lembaga kode etik, Badan Kehormatan (BK). “Kami serahkan kepada BK saja,” kata Ketua DPR Marzuki Alie. Dia meminta BK menegakkan sanksi secara konsisten. Hal tersebut, imbuh Marzuki, bertujuan menunjukkan bahwa para wakil rakyat yang duduk di DPR sungguh-sungguh memiliki disiplin dan komitmen dalam menjalankan tugas. “Jadi, kami pasti menindaklanjuti,” papar dia.

Berikut Penghasilan dan Fasilitas Anggota DPR-RI

A. Gaji Anggota DPR-RI

1. Gaji pokok : Rp. 4.200.000,-

2. Tunjangan keluarga: ( Istri : Rp. 420.000,- Anak : Rp. 84.000,-)

3. Uang paket : Rp. 2.000.000,-

4. Tunjangan jabatan : Rp. 9.700.000,-

5. Tunjangan beras : Rp. 126.000,-

6. Tunjangan khusus (PPh) : Rp. 1.723.445,- +

Jumlah Penghasilan Kotor : Rp 18.254.354,-

Potongan-potongan

1. – Beras/Bulog : Rp. 0,-

2. – Iuran wajib : Rp. 470.400,-

3. – Pajak penghasilan : Rp. 1.723.445,-

4. – Contra pos : Rp. 0,- +

Jumlah Potongan : Rp. 2.193.845,-

Jumlah Penghasilan Bersih : Rp. 16.060.500,-

B. Tunjangan Anggota DPR-RI

1. Subsidi langganan listrik dan telepon Anggota DPR RI Periode 2004 – 2009 berdasarkan SK Sekjen No 23/SEKJEN/2008 Tanggal 2 Januari 2008: Rp. 5.500.000,-

2. Tunjangan peningkatan komunikasi intensif berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Keuangan RI No. S-193/MK.2/2005 Tanggal 30 November 2005 dan SK Sekjen No. 11/SEKJEN/2008 Tanggal 2 Januari 2008: Rp. 14.140.000,-

3. Tunjangan kehormatan dan alat kelengkapan Dewan: Rp. 3.720.000,-

4. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan sesuai SK Sekjen No. 22/ SEKJEN/2008 Tanggal 2 Januari 2008: Rp. 2.500.000,-

5. Tunjangan penyerapan aspirasi masyarakat sesuai SK Sekjen No. 12/SEKJEN/2008 Tanggal 2 Januari 2008: Rp. 8.5000.000,-

6. Bantuan penunjang akomodasi berdasarkan SK Sekjen No. 04.A/SEKJEN/2008 Tanggal 2 Januari 2008: Rp. 15.000.000,-

Jumlah Tunjangan Kotor : Rp. 49.360.000,-

Potongan tunjangan

1. PPh Psl 21: 15% x Rp. 14.140.000,- : Rp. 2.121.000,-

2. PPh Psl 21: 15% x Rp. 3.720.000,- : Rp. 558.000,-

3. PPh Psl 21: 15% x Rp. 2.500.000,- : Rp. 375.000,-

4. PPh Psl 21: 15% x Rp. 8.500.000,- : Rp. 1.275.000,-

5. PPh Psl 21: 15% x Rp. 15.000.000,- : Rp. 2.250.000,- +

Jumlah Potongan Tunjangan : Rp. 6.579.000,- _

Jumlah Tunjangan Bersih : Rp. 42.781.000,-

Jumlah Penghasilan Bersih : Rp. 16.060.500,-

Jumlah Tunjangan Bersih : Rp. 42.781.000,- +

TOTAL : Rp. 58.841.500,-

Setiap bulan Anggota DPR menerima penghasilan sebesar Rp. 58.841.500,-*

C. ANGGARAN MASA RESES

Setiap empat bulan sekali ada jadwal reses. Lama masa reses sekitar satu bulan. Dalam masa ini, mereka diwajibkan melakukan kunjungan ke daerah pemilihan. Selain itu, mereka juga melakukan kunjungan kerja Komisi dan atau kunjungan kerja atas nama Alat Kelengkapan DPR. Kunjungan atas nama Alat Kelengkapan DPR ini bisa dilakukan di dalam negeri maupun ke luar negeri. Untuk kunjungan ke daerah pemilihan, para Anggota DPR diberi anggaran, yaitu:

1. Fasilitas angkutan dalam kota 9 hari x Rp. 520.000,- = Rp. 4.680.000,-

2. Biaya uang harian di daerah 9 hari x Rp. 300.000,- = Rp. 2.700.000,-

3. Biaya representasi 9 hari x Rp. 200.000,- = Rp. 1.800.000,-

4. Biaya penginapan 8 hari x Rp 1.550.000,- = Rp. 12.400.000,-

5. Biaya penyerapan aspirasi rakyat 7 hari x Rp. 4.500.000,- = Rp. 31.500.000,- +

TOTAL Rp. 53.080.000,-

D. KUNJUNGAN PERORANGAN

Kunjungan ini sifatnya tidak wajib. Jadi, tergantung anggota Dewan bersangkutan, apakah merasa perlu melakukannya atau tidak. Mereka yang akan melakukan kunjungan ini mendapatkan biaya akomodai dan transportasi. Berapa jumlahnya? Sebagai contoh, Anggota DPR dari salah satu daerah pemilihan di Jawa Timur dibiayai sebagai berikut:

1. – Biaya pesawat Jakarta – Semarang (PP) = Rp. 2.878.500,-

2. – Biaya airport tax (PP) = Rp. 65.000,-

3. – Fasilitas angkutan dalam kota 3 hari x Rp. 520.000,- = Rp 1.560.000,-

4. – Biaya uang harian di Jawa Tengah 3 hari x Rp. 300.000,- = Rp 900.000,-

5. – Biaya representasi 3 hari x Rp. 200.000,- = Rp. 600.000,-

6. – Biaya penginapan hotel bintang lima 2 hari x Rp. 1.490.000,- = Rp. 2.980.000,- +

TOTAL Rp. 8.983.500,-

E. Fasilitas Anggota DPR-RI

- Asuransi kesehatan Rp 5,5 juta/bulan

- Asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan Rp 1.179.300/tahun

- Pemberian kredit mobil Rp 154 juta/tahun 

Fasilitas DPR RI lebih mewah daripada DPR AS

Jakarta - Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cecep Effendy mengatakan fasilitas yang dimiliki oleh anggota DPR RI lebih mewah dari fasilitas yang diterima anggota DPR di AS sekalipun. Banyak fasilitas yang dimiliki anggota DPR RI tidak dimiliki oleh anggota DPR AS, namun dari segi kemampuan serta tanggungjawab terhadap tugas, anggota DPR AS jauh lebih baik dari anggota DPR RI.

“Saya heran dengan anggota DPR RI yang selalu mengeluhkan kurangnya fasilitas yang belum mereka dapatkan dan menyia-nyiakan fasilitas yang mereka dapatkan saat ini. Anggota DPR RI secara relative memiliki fasilitas yang lebih mewah dibandingkan dengan anggota DPR di AS,” kata Cecep, di Jakarta, Minggu (24/10).

Ia mencontohkan bagaimana berbagai acara study banding ke luar negeri yang merupakan kewajiban dan fasilitas agar anggota DPR memiliki perbandingan dalam menjalankan tugasnya, kemudian menjadi tidak lebih acara jalan-jalan saja. Padahal kalau itu dimanfaatkan, banyak hal yang seharusnya mereka bisa bawa untuk perbaikan kondisi dan bekal bagi mereka dalam menjalankan tugasnya. Namun sayangnya hal itu tidak terjadi.

“Coba tengok saja bagaimana anggota DPR RI memiliki gaji yang relatif jauh lebih tinggi dibandingkan gaji pegawai di Indonesia. Anggota DPR disini juga mendapatkan fasilitas perumahan yang tidak didapatkan oleh
anggota-anggota DPR di AS dan Negara-negara maju Eropa lainnya,” jelasnya.

Cecep juga menuturkan jika melihat mobil-mobil yang digunakan anggota DPR, memiliki kemampuan memiliki dan membeli mobil-mobil mewah yang tidak mungkin dimiliki oleh anggota DPR di AS.

“Di sana anggota DPR juga tidak ada yang memiliki pembantu di rumah, sehingga rasanya aneh jika mereka di sini yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, masih belum mampu memberikan kontribusi yang baik bagi DPR. Saya sendiri pernah bekerja menjadi staf anggota DPR di AS bernama James A Leach dari Iowa yang telah menjadi anggota DPR selama 22 tahun dan menjadi ketua komisi tapi kehidupannya jauh lebih sederhana dari pada anggota DPR RI,“ ungkap dia.

Ditambahkannya, fasilitas lebih yang didapatkan lebih dari anggota DPR AS dibandingkan dengan anggota DPR di Indonesia adalah staf ahli yang mereka miliki. Namun, menurutnya, pemberian fasilitas tambahan berupa staf buat anggota DPR di Indonesia diyakininya juga tidak akan merubah kinerja DPR menjadi lebih baik. Selain itu fasilitas lebih lainnya adalah keberadaan perpustakaan mereka yang lengkap dan sambungan internet yang super cepat.

Anggota DPR yang Cuek

Jakarta - Ratusan orang tewas akibat bencana di Wasior, Mentawai dan Merapi. Di tengah kondisi tanggap bencana, sebagian anggota DPR tetap tidak mau membatalkan kunjungan mereka ke luar negeri untuk melakukan studi banding.

Masyarakat pun diminta menghapal nama mereka dan tidak memilih lagi anggota DPR yang tidak peka terhadap penderitaan masyarakat dalam Pemilu 2014.

"Jelas masyarakat jangan memilih lagi anggota DPR yang cuma hobi pelesir," kata Direktur Eksekutif Pedoman Indonesia, Fadjroel Rachman kepada detikcom, Jumat (30/10/2010).

Fadjroel menyayangkan sikap para anggota dewan tersebut. Menurutnya dana miliaran lebih baik digunakan untuk menyumbang bencana, daripada dihabiskan untuk perjalanan yang tidak jelas juntrungannya.

"Orang-orang mengumpulkan sepuluh ribu, seribu, menggelar konser amal. Sementara ini malah menghabiskan miliaran rupiah," kata dia.

Menurut aktivis antikorupsi ini, perjalanan studi banding pun tidak jelas laporan dan manfaatnya. "Mana laporannya? Ini kan setiap pergi tidak jelas," kata dia.

Seperti diketahui, Gunung Merapi meletus kembali pukul 00.40 WIB, Sabtu (30/10). Ribuan warga di lereng Merapi terpaksa mengungsi. Mereka membutuhkan masker, obat tetes mata dan minyak kayu putih.

Sementara korban tsunami Mentawai, berdasarkan data terakhir dari Posko BPBD, pukul 20.30 WIB, Jumat (29/10), tercatat 413 orang meninggal, dan 298 hilang. 270 Orang luka berat, 162 luka ringan dan 12.935 orang terpaksa mengungsi. Pada pukul 01.05 WIB tadi, gempa 5,1 SR kembali mengguncang Mentawai. 


Jakarta - DPR menunda kembali jadwal kunjungan ke lokasi bencana gempa dan tsunami Mentawai. Alasan teknis menjadi penyebab ditundanya kunjungan ini.

"Kita tunda kunjungannya menjadi besok Minggu karena kita sedang kunker," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ahmad Zainuddin, kepada detikcom, Jumat (29/30/2010).

Sebelumnya Komisi VIII DPR berencana mempersingkat kunker ke sejumlah daerah. Sebagai Komisi yang bertugas mengawasi penanganan bencana, Komisi VIII semula ingin ikut cepat tanggap bencana dan mengunjungi pengungsi tsunami Mentawai, hari ini.

Namun demikian, Ahmad menuturkan, DPR tidak ingin mencampuri kinerja pemerintah. DPR pun memasrahkan nasib korban bencana kepada pemerintah.

"Tugas kita pengawasan, tidak perlu membebani upaya pemerintah tanggap darurat," terang Ahmad.

Sebagai gantinya, Ahmad menuturkan, DPR akan mengumpulkan sedikit dana untuk korban bencana. Diharapkan bantuan DPR dapat meringankan korban bencana alam.

"Sampai saat ini kita sudah mengumpulkan beberapa untuk korban bencana," terang Ahmad.

Rencananya dalam kunjungan ke lokasi bencana, Komisi VIII yang mewakili DPR akan berdialog dengan korban bencana alam. DPR akan mencoba mendengar aspirasi langsung sari korban bencana.

"Aktivitas kita memberi dukungan moril kepada pengungsi di penampungan pengungsi. Yang kedua kita juga akan bertemu dengan pemerintah kita berdialog dengan mereka, apa yang mereka butuhkan," tutupnya.


Jakarta - Tanpa menyampaikan rencana keberangkatan ke publik, belasan anggota Komisi V DPR, berangkat ke Italia untuk kunjungan kerja. Sikap anggota dewan ini dinilai sebagai perwujudan rasa takut mereka kepada pemberitaan media.

"Saya melihat mereka takut dengan media karena media sebelumnya menyorot kunjungan-kunjungan DPR," tandas pengamat politik, Fachry Ali kepada detikcom, Jumat (29/10/2010).

Menurut Fachry, pemberitaan media yang begitu detil menyorot kunjungan anggota DPR ke berbagai dunia sedikit banyak memunculkan rasa takut bagi anggota komisi V yang berangkat ke Italia ini. "Bayangkan saja jika Anda menjadi anggota DPR, anda pasti takut kan memberitahukan kepada media. Padahal media sebelumnya menyorotnya seperti itu," tukas Fachry.

Akademisi dari Universitas Indonesia ini menambahkan, jika memang tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, seharusnya anggota DPR terbuka saja kepada publik. Fachry berpendapat, para wakil rakyat tersebut memang berhak untuk melakukan kunjungan.

Seperti diberitakan sebelumnya, kunjungan anggota Komisi V ini akan berlangsung selama lima hari untuk melakukan studi banding terhadap rumah susun di Italia. Mereka bertolak dari tanah air pada Selasa malam. Padahal seperi diketahui, pada Senin malam terjadi gempa yang disusul gelombang tsunami di Kabupaten Mentawai, Sumbar.

Selain karena momen keberangkatan mereka tidak pas, terkait datangnya musibah di tanah air, kritikan juga muncul, lantaran para wakil rakyat tersebut tidak menyampaikan rencana keberangkatan ke publik sebelumnya. Padahal seperti diketahui, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, sempat menegaskan bahwa semua kunjungan ke luar negeri harus dilakukan transparan.

Salah satu caranya adalah dengan menyampaikan ke publik maksud dan tujuan studi banding sebelum dan sesudah melakukan perjalanan. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh anggota Komisi V.

Mereka yang berangkat adalah Yasti Soepredjo Mokoagow dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Muhidin Mohamad Said dari Fraksi Partai Golkar, masing-masing selaku ketua delegasi.

Lalu ada empat orang dari Fraksi Partai Demokrat, tiga dari dari Fraksi Partai Golkar, dua dari FPDI-P, dua orang dari FPPP, lalu masing-masing satu orang dari FPKS, FPKB dan F-Gerindra.

Pernyataan Marzuki yang tidak bertanggung jawab

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menyatakan bahwa pernyataan Ketua DPR RI, Marzuki Alie adalah tidak bertanggung jawab di tengah penderitaan masyarakat Indonesia yang tengah dilanda bencana alam. Pernyataan Marzuki pun dinilainya tidak sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ini jelas tidak bertanggung jawab di tengah masyarakat tengah dilanda bencana.
-- Idrus Marham

"Saya kira itu pernyataan tak bertanggung jawab yang menempatkan pulau sebagai bagian di luar NKRI. Padahal seharusnya pulau-pulau ini dijaga dan dikelola," ujar Idrus, Kamis (28/10/2010), di Wisma Nusantara, Jakarta.

Kemarin (Rabu, 27/10/2010), Marzuki Alie melontarkan pernyataan kontroversial terkait bencana tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ia menyatakan apabila masyarakat takut akan ombak, harusnya pindah ke daratan saja. Ia pun mengungkapkan bahwa bencana yang menimpa pulau di Sumatera Barat tersebut adalah risiko tinggal di pulau.

Terkait dengan usul Marzuki agar masyarakat pindah ke daratan, Idrus dengan tegas mematahkan argumen Marzuki. "Tidak semudah itu asal pindah-pindah saja, kalau pulau itu ditinggalkan lalu bagaimana nasib pulau-pulau terluar kita, nanti kalau diambil orang lagi bagaimana kan? Harus kita proteksi," ujar Idrus.

Ia pun menyesalkan pernyataan tersebut keluar dari Marzuki Alie sebagai Ketua DPR RI. "Ini jelas tidak bertanggung jawab di tengah masyarakat tengah dilanda bencana," tandas Idrus.